LAJUR.CO, KENDARI – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mematangkan penyiapan dan perencanaan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2027 di Sulawesi Tenggara (Sultra). Ratusan peserta mengikuti pembekalan tim penilaian di Kendari, Kamis (29/10/2026).
Sultra ditargetkan memiliki sekitar 169 lokasi pembangunan KNMP pada 2027. Tenaga Ahli Satgas KNMP KKP, Andi Nurjaya Nurdin, mengatakan lokasi tersebut tersebar di 16 kabupaten dan kota, minus Kabupaten Kolaka Timur.
Adapun daerah yang masuk dalam daftar calon lokasi KNMP 2027 meliputi Kabupaten Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi, serta Kota Baubau dan Kota Kendari.
Pembekalan bertujuan menyamakan persepsi antarsurveyor, meningkatkan kapasitas teknis, serta memastikan akuntabilitas program. Peserta dipersiapkan agar mampu menggunakan instrumen penilaian untuk memeriksa kelayakan calon lokasi.
“Tujuan utama dari kegiatan ini agar peserta memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan teknis untuk menggunakan instrumen yang sudah disiapkan dalam rangka melakukan penilaian status dari calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2027,” ujar Andi.
Ia menjelaskan, penilaian calon lokasi mengacu pada enam kriteria utama. Aspek tersebut meliputi basis masyarakat, terutama nelayan dan kelompok yang berkaitan dengan kegiatan kelautan dan perikanan; ketersediaan kelembagaan ekonomi; kesiapan lahan; utilitas; sarana dan prasarana; serta penerimaan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan.
Menurut Andi, seluruh kriteria perlu diperiksa untuk memastikan lokasi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir dan memiliki kesiapan untuk dikembangkan.
Lima mitra pembangunan dilibatkan dalam proses tersebut, yakni Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas 19 November Kolaka, Institut Teknologi Kelautan Buton, Universitas Muhammadiyah, serta LSM Leuser.
Para mitra akan melaksanakan pekerjaan mulai dari survei hingga fasilitasi kesiapan lokasi dengan durasi kontrak sekitar dua bulan.
Secara nasional, KKP melibatkan 3.500 peserta dari 37 provinsi dalam pembekalan penyiapan dan perencanaan calon lokasi KNMP 2027. Kegiatan yang berlangsung pada 27–29 Oktober 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya memverifikasi kelayakan calon lokasi secara presisi, terintegrasi, dan akuntabel dengan dukungan aplikasi digital.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menegaskan penentuan calon lokasi harus mengacu pada data dan kondisi nyata masyarakat pesisir.
“Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya,” ujar Latif saat membuka pembekalan secara daring dari Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Latif meminta tim menggali kebutuhan nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang terlibat dalam usaha perikanan, pengolah hasil perikanan, hingga pedagang. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan fasilitas dan layanan yang diperlukan, mulai dari penanganan hasil tangkapan, pengolahan, hingga akses pemasaran.
Selain kebutuhan masyarakat, kesiapan pengelola, biaya operasional dan pemeliharaan, serta dukungan listrik, air bersih, dan akses transportasi turut menjadi perhatian sejak tahap perencanaan.
“Manfaat baru terwujud apabila fasilitas digunakan, dipelihara, dan dikelola dengan baik,” tegas Latif.
Sementara itu, Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Tahun 2027 sekaligus Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Mohamad Abdi, menjelaskan KNMP diarahkan untuk memperkuat rantai kegiatan ekonomi pesisir, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pemasaran.
Abdi menjelaskan, calon lokasi berasal dari referensi hasil analisis nasional yang ditelaah dan dimutakhirkan pemerintah daerah, serta usulan pemerintah daerah berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Seluruh calon lokasi akan melalui tahapan pemeriksaan, survei, dan penilaian sebelum direkomendasikan.
Lokasi prioritas selanjutnya akan mendapatkan fasilitasi untuk memenuhi kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, rencana usaha, serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah sebelum memasuki tahap perencanaan teknis.
Pembekalan di Kendari merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional yang melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga swadaya masyarakat, politeknik kelautan dan perikanan, serta unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Setelah pembekalan, tim akan melaksanakan survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan hingga pertengahan Desember 2026. Hasilnya menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan perencanaan KNMP 2027 dengan mengutamakan ketepatan pembangunan serta manfaat ekonomi bagi keluarga nelayan.
“Ketepatan rekomendasi yang Bapak dan Ibu hasilkan dapat menentukan apakah pembangunan benar-benar berguna atau justru menghadapi persoalan sejak awal,” pungkas Latif.
KKP menegaskan, masuknya suatu wilayah dalam daftar calon lokasi maupun kehadiran tim survei belum berarti lokasi pembangunan telah ditetapkan. Penetapan tetap bergantung pada hasil pemeriksaan, penilaian, dan kesiapan masing-masing lokasi. Adm
