LAJUR.CO, KENDARI – Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang kini tengah fokus menggarap penyelidikan kasus pertambangan ilegal di Bumi Anoa. Hal tersebut diutarakan rombongan parlemen senayan saat audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra Dr Patris Yusrian Jaya di Kota Kendari, Provinsi Sultra, Rabu (22/2/2023).
Sebagaimana diberitakan, Kejati Sultra saat ini gencar memeriksa sejumlah petinggi perusahaan tambang termasuk direktur utama Perusahaan Daerah (Persda) Sultra terkait indikasi penambangan ilegal di Blok Mandiodo, Konawe Utara, yang masih berstatus hutan lindung.
“Komisi III DPR RI juga mendukung Kejati Sultra dalam mengusut kasus pertambangan di Sultra,” terang Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sultra, Dody SH dalam keterangan resmi diterima Lajur.co, Rabu (22/2/2023).
Kejati Sultra, kata Dody, menjadi salah satu lembaga mitra disambangi Komisi III DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 di Sultra disamping Kepolisian Daerah (Polda) Sultra dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra.
Tatap muka ini berlangsung di Aula Polda Sultra. Sejumlah anggota Komisi III yang hadir antara lain H. Ahmad Sahroni, Sarifuddin Suding, Johan Budi, Dr. Hinca IP Panjaitan dan Arteria Dahlan.
“Pada kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara (Sultra) Dr. Patris Yusrian Jaya, SH. MH yang didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Herry Ahmad Pribadi, SH. MH, para asisten, Kabag TU dan Kasi Penkum,” papar Dody.
Dihadapan Komisi III DPR RI, Kejati Sultra, Polda Sultra dan BNNP Sultra menyampaikan sejumlah pemaparan antara lain tentang realisasi anggaran tahun 2022, kendala dalam pencapaian target kinerja dan solusi yang dilakukan, target PNBP tahun 2023, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Termasuk jumlah potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp16.853.403.628 dan perkara yang menonjol di lingkungan Kejati Sultra.
Lanjutnya, dalam pemaparan itu Kajati Sultra juga menyampaikan mengenai data profil wilayah Kejati Sultra serta data pejabat Kejati Sultra.
“Selanjutnya menyampaikan kinerja bidang-bidang yakni di bidang pembinaan, jumlah pegawai, realisasi anggaran 2022, di bidang intelijen tentang pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang ketertiban umum, Operasi Intelijen (Opsin) atau penyelidikan, kegiatan Tangkap Buronan (Tabur) Daftar Pencarian Orang (DPO), di bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) terkait penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus tahun 2022, Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun),” rinci Dody.
Usai paparan dari Kajati Sultra, beberapa anggota Komisi III juga memberikan tanggapan dan masukan terhadap kinerja Kejati Sultra. Salah satu masukan disampaikan antara lain institusi kejaksaan harus merubah paradigma terkait masalah tindak pidana korupsi, bagaimana persoalan-persoalan yang ada di dalam undang-undang sektoral, undang-undang minerba, mekanisme pemberian izin dan undang-undang perseroan terbatas.
Berikut, Komisi III juga menerangkan mengenai implementasi KUHP yang baru akan berlaku tiga tahun lagi. Komisi III juga sempat mengutarakan sorotan mengenai karut marut masalah pertambangan di Sultra sebagaimana yang kini menjadi atensi Kejati Sultra. Adm
